Fabb Indonesia's Profile

• Merek Buddha Bar Diusulkan Dicabut

  Posted on April 6th, 2009 johny No comments

  Senin, 06 April 2009 | 18:48 WIB

  TEMPO Interaktif, Jakarta: Proses mediasi antara PT. Nireta Vista Creatif dan Forum Anti-Buddha Bar yang difasilitasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menghasilkan empat poin kesepakatan. Beberapa di antaranya adalah pencabutan dan pembatalan merek dagang Buddha Bar.

  “Tentunya semua harus melalui proses hukum,” ujar Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Andy N Sommeng, di Kantor Ditjen HAKI, Tangerang, Banten, (5/4). Ia menerangkan proses hukum dapat ditempuh oleh pihak yang merasa keberatan dengan penerbitan izin tersebut.

  Selain dua kesepakatan di atas, Andi juga mendesak pemilik merek dagang itu, George V Restauration, untuk menarik hak paten merek dagang tersebut. “Dan kepada instansi terkait diharapkan saling berkoordinasi, supaya persoalan serupa tidak terulang kembali,” katanya.

  Desakan pencabutan izin Buddha Bar digulirkan oleh sejumlah organisasi agama Buddha yang tergabung dalam Forum Anti-Buddha Bar. Beberapa di antaranya adalah Walubi, Tridharma, Magabudhi, Sangha Theravada Indonesia, Mahayana, Tantrayana, dan Sangha Agung.

  Tuntutan itu dipicu oleh penggunaan nama Buddha sebagai nama restoran yang saat ini beroperasi di bekas gedung peninggalan Belanda yang berada di Gondangdia (dahulu kantor imigrasi). Menurut mereka, penggunaan label Buddha bertentangan dengan lima ketentuan.

  Kelima peraturan itu yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Dana Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, Konvensi Paris 1883 tentang Hak Kekayaan Industrial dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.

  Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perusahaan dilarang menggunakan merek dagang yang menggunakan simbol-simbol agama. “Masa iya orang minum-minum dan berciuman di depan patung Buddha,” ujar Ponijan Liu, salah seorang anggota Forum Anti Buddha Bar.

  Januardy, kuasa hukum PT NVC, mengaku dapat memahami tuntutan Forum. Kendati demikian, ia meminta agar penyelesaian kasus ini ditempuh melalui jalur hukum. “Negara kita negara hukum. Persoalan ini hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin,” ujarnya yang beberapa kali berusaha menenangkan Forum.
  
  RIKY FERDIANTO

  Sumber:
  http://www.tempointeraktif.com/hg/tata_kota/2009/04/06/brk,20090406-168657,id.html

  Share on Facebook

  Berita Dirjen HAKI, Niresta Vista Creative, ponijan

• Dirjen HAKI Minta Pencabutan Merk Buddha Bar Lewat Pengadilan

  Posted on April 6th, 2009 johny 1 comment

  Senin, 06/04/2009 13:00 WIB

  Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
  
  Jakarta - Polemik Buddha Bar membuat Dirjen HAKI Andi N Sommeng ikut cawe-cawe. Ia akan menempuh jalur hukum untuk mencabut naman bar tersebut. Ada kesalahan dalam turunnya izin Buddha Bar.

  “Kita akan minta untuk mencabut merk ini di Indonesia melalui jalur pengadilan dan terakhir kerjasama dengan departemen-departemen terkait lainnya,” kata Andi di kantor Ditjen HAKI, Tangerang, Banten, Senin (6/4/2009).

  Namun Andi mengingatkan, karena masalah hukum, maka yang harus mempunyai inisiatif pertama yang mencabut nama Buddha Bar adalah pihak owner.

  Sementara itu, Direktur Merk Direktorat HAKI Depkum HAM Herdwi Tami mengakui pihaknya kurang teliti dalam mengeluarkan izin Buddha Bar.

  “Masalahnya kami kurang teliti pada pasal 5. Pasal 5 yang berisikan tidak menggunakan simbol-simbol atau nama kepercayaan atau agama tertentu yang digunakan dalam merek dan kami kurang teliti. Di situ dan kami akui,” kata Herdwi

  Herdwi mengatakan, 28 Juli 2007, merk Buddha Bar didaftarkan ke HAKI. Buddha Bar diterima karena telah melalui cek administrasi dan substansi. Isi substansi itu yakni merk Buddha Bar itu tidak ada lawannya.

  Kemudian, penggunaan nama Buddha, sudah digunakan oleh yang lain. Setelah ditelusuri, ada negara lain yang menggunakan Buddha Bar.

  “Kami umumkan di website kami selama 3 bulan dan tidak ada tanggapan dari masyarakat,” jelasnya.

  Menurut Herdwi, kalau saat ini ada yang komplain dan ingin mencabut sertifikatnya, maka dalam UU merk, harus melalui pengadilan.

  (gus/iy)

  Sumber:
  http://www.detiknews.com/read/2009/04/06/130019/1110957/10/dirjen-haki-minta-pencabutan-merk-buddha-bar-lewat-pengadilan

  Share on Facebook

  Berita Dirjen HAKI