Share on Facebook

Share on Facebook

PRESS RELEASE

FORUM ANTI BUDDHA-BAR (FABB)

Jakarta, 1 April 2010

Anggota DPR Dukung FABB Lakukan Aksi Nyata

Anggota Komisi III DPR RI Drs. Eddy Sadeli SH mendukung langkah umat beragama, terutama yang tergabung dalam Forum Anti Buddha Bar (FABB), untuk melakukan serangkaian aksi guna meminta pemerintah agar menghentikan penggunaan nama Buddha-Bar (BB) dan symbol-simbol agama oleh PT Nireta Vista Creative (NVC) di tempat hiburan malamnya .

Dukungan ini disampaikan saat sejumlah tokoh dan pegiat FABB menemui Eddy di ruang kerjanya di gedung DPR RI, Senayan, Kamis (1/4) pagi. Di antara tokoh yang hadir adalah Bpk Sugianto (Koordinator Tim Hukum FABB), Kevin Wu (Koordinator FABB), Sukman (Ketua Umum Hikmahbudhi), Romo Sumedho (Magabudhi), Bpk Soenarjo (Tokoh Lintas Agama), dan lain-lain.

Menurut Eddy, perjuangan umat beragama untuk menghentikan penggunaan nama & symbol-simbol agama di hiburan malam Buddha-Bar oleh PT NVC tidaklah mudah, karena selain si empunya perusahaan tersebut, merupakan salah seorang pengusaha sukses yang dekat dengan para penguasa negeri ini dan anggota Dewan, juga karena saham PT NVC diduga dimiliki oleh anak-anak petinggi negeri ini.

“Karena posisi perusahaan itu yang kuat, seluruh umat beragama harus benar-benar fight, harus mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang ada,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku mendukung penuh langkah FABB yang telah melaporkan PT NVC ke Polda Metro Jaya pada 11 Maret 2009. Namun menurutnya, selain upaya hukum, hendaknya juga dibarengi aksi nyata yang intensif.

“Buat saja aksi-aksi yang rutin dan kontinyu. Misalnya, setiap malam minggu mendatangi BB di Jl Teuku Umar No 1, Menteng, Jakarta Pusat, sambil membanwa spanduk atau poster yang salah satunya berukuran besar, kemudian membaca doa di sana. Setelah selesai, lakukan long march ke Balaikota DKI Jakarta di Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dan kemudian ke Departemen Agama, di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Mudah-mudahan dengan upaya yang tanpa henti seperti ini, hati pihak-pihak yang terkait dengan eksistensi hiburan malam Buddha Bar hingga saat ini, terketuk dan nama BB tidak digunakan lagi,” imbuhnya.

Namun demikian Eddy juga meminta agar selain menempuh jalur hukum dan aksi nyata, umat beragama harus berjuang melalui jalur diplomasi. Caranya, melapor ke Komisi III dan Komisi IX DPR agar komisi yang membidangi masalah hukum dan agama ini memperjuangkan aspirasi umat beragama dengan melakukan lobi-lobi kepada pemerintah dan pihak terkait.

“Sejujurnya, saya juga prihatin dengan keberadaan BB. Karenanya, agar umat beragama tidak kian resah, masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” tegas dia.

Koordinator FABB Kevin Wu mengakui, hingga kini tindakan pemerintah dalam menindaklanjuti protes umat beragama atas eksistensi hiburan malam Buddha-Bar, terasa masih sangat lamban. “Kami melapor ke Polda pada 11 Maret 2009, tapi hingga kini kasusnya belum juga diproses ke pengadilan. Padahal sebagai pelapor, kami sudah dimintai keterangan hanya dalam waktu 2-3 hari setelah LP (laporan) dibuat, dan para terlapor pun, seperti Pemilik & Direktur BB, menurut penyidik Polda, juga telah dimintai keterangan,” katanya.

FABB berharap pemerintah berhati nurani dan bijak dalam menangani kasus pelecehan dan penghinaan terhadap umat beragama ini, karena meski Nama dan Simbol-simbol agama Buddha dan Hindu yang digunakan oleh hiburan malam Buddha-Bar akan tetapi ini merupakan ujian keseriusan Pemerintah untuk melindungi hak-hak seluruh umat beragama di Indonesia. “Harusnya Pemerintah Daerah maupun Pusat lebih membela kepentingan dan kehormatan Umat Beragama dari pada kepentingan bisnis asing yang berpotensi mengoyak-ngoyak keutuhan dan kerukunan beragama di tanah air. Oleh karena itu mulai tanggal 3 April ini, kami akan menggalang Aksi Keprihatinan di depan hiburan malam Buddha Bar setiap Sabtu Malam sampai Pemerintah menutup hiburan malam ini” tuturnya.

***

Demikianlah press release ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih sebesarnya-besarnya.

Semoga semua makhluk hidup berbahagia,

Kevin Wu

Koordinator FABB

Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut silahkan hubungi:

Sdr. Sukman: 085239754268

Sdr. Eko Nugroho: 087878497340

Share on Facebook

Rekan-rekan seDharma,

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Sanghyang Adi Buddha (Tuhan Yang Maha Esa). Perkara PTUN yang ke-2 memutuskan Buddha Bar KALAH (Ditolak).

FABB akan mengadakan syukuran sederhana di restoran Padmanadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 jam 18 dengan ini mengundang Tokoh, Aktifis dan Pendukung untuk hadir.

Konfirmasi kehadiran bapak dan ibu ke Ibu Irma dengan no kontak 0818-876970.

(Tolong di Forward informasi ini ke milis lainnya)

Salam Metta,
FABB

Share on Facebook

JAKARTA, KOMPAS.com — Umat Buddha menilai kasus Buddha Bar (BB) tidak hanya melecehkan simbol agama Buddh, tetapi juga menduga ada pelanggaran hukum pendirian usaha.

“Yang jelas, sikap kami menentang berdirinya Buddha Bar sekaligus menentang penggunaan simbol agama Buddha dalam Buddha Bar,” kata Mulyadi, Anggota Majelis Agama Buddha Teravada Indonesia (Magabudhi), menjelang persidangan kasus BB di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Senin (3/8).

Menurut dia, berdirinya BB telah melanggar UU No 15/2001 tentang Merek yang dalam Pasal 5 menyatakan bahwa mereka tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Kedua, bertentangan dengan UU No 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 156 (a). Ketiga, bertentangan dengan Konvensi Paris 1883 tentang hak kekayaan industrial antara lain menyatakan bahwa tidak boleh ada merek yang mengandung unsur agama. “Konvensi ini diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No 15/1997,” ungkap Mulyadi.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa kasus BB Ini adalah tanggung jawab pemerintah. “Kalau nama Buddha Bar boleh atau dibiarkan seperti sekarang, nanti akan merembet ke pelecehan agama lain. Sampai sekarang di BB masih ada menu Buddha Bar Chicken Salad, Buddha Bar Pad Thai, Buddha Bar Roll,” paparnya.

Buddha Bar di Jalan Teuku Umar Jakarta dibuka pada bulan November 2008 dengan pengelola PT Nireta Vista Creative dan merupakan satu-satunya di Asia. Bar tersebut dikecam oleh berbagai pihak khususnya umat Buddha karena menggunakan simbol agama Buddha untuk kegiatan komersial.

Sumber:

Share on Facebook

JAKARTA, KOMPAS.com — Persidangan antara pengelola Buddha Bar PT Nireta Vista Creative sebagai penggugat dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta sebagai tergugat memasuki tahap mendengar kesaksian. Kali ini dari Forum Anti Buddha Bar (FABB).

“Permohonan umat Buddha sederhana sekali. Ganti nama Buddha dan keluarkan semua ornamen Buddha dari bar. Kami tidak menghalang-halangi orang berusaha,” kata Oka Diputra, Mantan Direktur Agama Buddha Departemen Agama periode 1964-2000 di dalam persidangan, Senin (3/8). Ia adalah saksi yang diajukan oleh FABB.

Menurut Oka yang juga menjadi pengurus Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), umat Buddha Indonesia menolak pemakaian merek Buddha Bar. Hal tersebut dikuatkan oleh kesaksian Suhu Gunabadra, Wakil Ketua Umum Sangga Mahayana Indonesia. “Dharma (ajaran) menjelaskan kepada umat Buddha bahwa tidak diperbolehkan suatu tempat yang mengatasnamakan Buddha sebagai tempat bar,” tutur Gunabadra.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa terkait kasus BB ini, Sangga Mahayahana Indonesia untuk kali pertama mengeluarkan Dharma Nioga, atau semacam fatwa. Menurut Dharma Nioga tersebut, umat Buddha tidak dibenarkan minum minuman yang memabukkan dan menjualnya.

“Kami keluarkan karena masyarakat Buddha sedemikian resah dengan tetap beroperasinya Buddha Bar,” ucap Gunabadra.

Pengadilan yang diketuai Hakim Ketua Mustamar tidak dihadiri oleh pihak penggugat. “Pihak penggugat menuliskan surat kalau tidak hadir. Satu sakit dan satu lagi keluar kota,” kata Mustamar.

Sumber:

Share on Facebook

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta menilai, obyek gugatan yang diajukan PT Nireta Vista Creative, pengelola Buddha Bar (BB), belum memenuhi unsur final. Obyek gugatan adalah Surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta Nomor 2527/-1.858.22 tertanggal 23 April 2009 perihal pemberitahuan.

“Intinya surat tersebut memberitahu agar PT Nireta Vista Creative mengganti merek dagang karena mereknya sudah ditarik Dirjen HAKI,” kata Made Suarjaya, Kuasa Hukum Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, selesai sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Senin (3/8).

Menurut Made, surat tersebut tidak dimaksudkan mencabut izin usaha BB. Justru izinnya tidak ada masalah, tetapi mereknya perlu diganti. Dirjen HAKI Departemen Hukum dan HAM melalui Surat Direktur Merek No HAKI.4.HI.06.03-68 tanggal 15 April 2009 soal penarikan merek Buddha Bar No IDM000189681 telah menarik merek Buddha Bar. Jadi, ia menambahkan, surat tersebut sifatnya pembinaan.

“Berhubung mereknya sudah ditarik kami memberitahu supaya diganti. Kalau tidak diindahkan baru diberi sanksi. Kita belum pada pencabutan izin,” tandas Made.

Buddha Bar di Jalan Teuku Umar No 1 Jakarta dibuka pada bulan November 2008 dengan pengelola PT Nireta Vista Creative dan merupakan satu-satunya di Asia. Bar yang merupakan waralaba dari Perancis tersebut dikecam oleh berbagai pihak, khususnya umat Buddha, karena menggunakan simbol agama Buddha untuk kegiatan komersial.

Sumber:

Share on Facebook

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mesti menggunakan dua tanggung jawabnya dalam menyelesaikan kasus Buddha Bar. Ini adalah konsekuensi dari pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29 Ayat (1).

“Ini kasus sensitif. Pemerintah punya kewajiban positif dan kewajiban negatif,” kata Kepala Pusat Studi Islam dan KenegaraanYudi Latif menjelang sidang kasus BB di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Senin (3/8).

Menurut dia, tanggung jawab positif berarti pemerintah menjamin tiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Sedangkan tanggung jawab negatif, pemerintah mencegah adanya kemungkinan-kemungkinan penodaan terhadap keyakinan keagamaan.

“Dalam kasus BB, nyata-nyata ini merupakan ekspresi penodaan terhadap agama Buddha. Maka pemerintah harusnya tegas dengan mencabut izin usaha BB,” tutur Yudi, yang hadir sebagai saksi.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa kasus BB ini telah mencakup antarkomunitas. Pemiliknya Djan Farid, bukan orang Buddha. Selain itu, pembukaan BB merupakan bentuk komersialisasi yang merendahkan dan menodai simbol suci. “Coba bayangkan kalau nanti ada Muhammad Bar,” tandas Yudi.

Buddha Bar di Jalan Teuku Umar Jakarta dibuka pada bulan November 2008 dengan pengelola PT Nireta Vista Creative dan merupakan satu-satunya di Asia. Bar yang merupakan waralaba dari Perancis tersebut dikecam oleh berbagai pihak khususnya umat Buddha karena menggunakan simbol agama Buddha untuk kegiatan komersial.

Sumber:

Share on Facebook

Liputan6.com, Jakarta: Keberadaan Buddha Bar di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, masih mendapat penolakan keras khususnya dari umat Buddha. Forum Masyarakat Lintas Agama, Sabtu (13/6) malam, kembali menyuarakan penolakan penggunaan atribut agama pada Buddha Bar.

Namun aksi damai melalui renungan suci ini urung diadakan. Massa yang berjumlah sekitar 200 orang tidak diperkenankan mendekati pertigaan Jalan Teuku Umar, di depan Buddha Bar. Menurut perwakilan masyarakat lintas agama, Kevin Wu, pihaknya telah mengajukan pemberitahuan kepada polisi.

Lebih lanjut Kevin menegaskan pemilik dan pengelola Buddha Bar telah membohongi publik. Sebab hingga kini penggunaan atribut agama masih berlanjut. Ia mengimbau calon-calon pemimpin negara memberi perhatian pada persoalan ini. Sejumlah perwakilan masyarakat lintas agama, sempat menyatakan sikap dan melakukan doa bersama di bawah pengawasan aparat sebelum membubarkan diri.(YNI)

Sumber:

Share on Facebook

JAKARTA–MI: Forum Anti Buddha Bar (FABB) yang terhimpun dari berbagai organisasi Buddhis dan perorangan meminta agar dalam debat kandidat putaran kedua (23/6) mendatang semua calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) membahas pentingnya kedamaian dan toleransi beragama.

“Saya melihat capres/cawapres tidak pernah menyinggung masalah toleransi beragama padahal itu sangat penting,” kata Ketua Sangha Theravada Buddha Indoneia, Romo Surya, di Jakarta, Jumat (19/6).

Pernyataan Romo Surya tersebut diungkapkan saat pertemuan antara tokoh agama, dan para intelektual yang digagas FABB.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh agama di ibukota seperti tokoh NU KH Said Agil Siradj, Jimly Asshiddiqie (pakar hukum tata negara), J. Kristiadi (pengemat politik) Masdar Mas’ud,(tokoh lintas agama), dan Yudi Latif (pengamat politik muda dari Universitas Paramadina).

Adapun makna pertemuan tokoh agama dan para intelektual itu adalah bermaksud untuk mencari titik perdamaian terkait simbol Buddha Bar yang digunakan salah satu perusahaan di ibukota.

Ia mengatakan, umat Buddha selama beberapa bulan terakhir ini menuai kontroversi dan polemik terkait adanya simbol Buddha Bar yang digunakan salah satu perusahaan restoran yang menjual minuman beralkohol.

Simbol Buddha Bar tersebut, membuat emosi umat Buddha yang seakan-akan difitnah karena perusahaan itu tetap menggukan simbol-simbol Buddha.

Padahal perusahaan itu sudah pernah ditegur terkait maksud dan makna menggunakan simbol dan ornamen yang bisa merusak hubungan antara umat beragama.

Ia meminta kepada capres/cawapres untuk memberi solusi dan sekaligus teguran kepada pihak perusahaan untuk tidak lagi menggunakan simbol Buddha Bar pada perusahaan komersial itu karena dianggap tidak etis.

Keinginan umat, kata Romo, tidak ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama sebab Buddha adalah agama yang damai, sempurna dan tidak ingin ada bentuk kekerasan.

“Dari apa yang saya amati, tidak ada caprres/cawapres yang membahas persaolan itu. Oleh karena itu, kami minta agar persoalan Buddha Bar tidak meluas, capres/cawapres bisa memberi ketegasan agar perusahaan itu tidak menggunakan simbol-simbol agama di dalam perusahaannya,” katanya. (Ant/OL-04)

Sumber:

Share on Facebook